Perang Dingin SBY & PKS Harus Diakhiri, Kembali Fokus ke Masalah Rakyat aja!

Perang Dingin SBY & PKS Harus Diakhiri
Selasa, 10 April 2012 | 14:54 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik The Habibie Center Indria Samego menilai perang dingin antara Presiden SBY dan PKS harus diakhiri. Menurutnya, perbedaan sikap antara PKS dan Setgab Koalisi tidak penting bagi rakyat. Daripada memperpanjang konflik, lebih baik Setgab Koalisi berkonsentrasi melanjutkan pemerintahan. "Pak Hatta Rajasa (misalnya) sudah pernah bilang juga, katanya lebih suka PKS tetap dikoalisi, itu sudah selesai tidak perlu dibicarakan," tegasnya kepada INILAH.COM, Selasa (10/4/2012).

Indria menilai ;angkah PKS menunggu keputusan langsung hasil rapat Setgab dari SBY dinilainya sudah tepat. Langkah itu menurutnya menjadi hak PKS untuk meminta kejelasan keberlangsungan koalisi. "Masalah Setgab sudah selesai, jadi tidak akan ada reshuffle. Para menteri itu (PKS) sekarang harus bekerja. Adanya perbedaan dalam koalisi itu harus dijunjung tinggi dalam berpolitik," ujar dia
http://nasional.inilah.com/read/deta...harus-diakhiri


Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq: PKS Bergeming
Senin, 9 April 2012 | 18:22 WIB



INILAH.COM, Jakarta - Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PKS sudah dianggap keluar dari koalisi. Namun PKS bergeming, mereka merasa masih bagian dari koalisi. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan bahwa apapun yang dikatakan oleh Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha tidak akan ditanggapi PKS. "Itu hak siapapun untuk bicara apapun. Kami tidak mensikapi apa-apa terhadap itu," jelas Luthfi kepada INILAH.COM, Senin (9/4/2012).

Luthfi mengatakan, PKS menilai pernyataan Julian tidak bisa mewakili SBY. "Saya tidak ingin komentar kalau belum ada yang formal. Saya tidak menunggu dan tidak ada yang harus ditunggu bicara tentang koalisi," katanya. Hanya saja, dalam persoalan perjalanan koalisi, PKS telah mempersiapkannya. PKS, lanjutnya, akan membeberkan sejauh mana kebersamaan mereka dalam koalisi. "Kita mempersiapkan perjalanan selama koalisi. Tunggu akan ada waktunya PKS bicara masalah koalisi," ujar Luthfi.

Seperti diberitakan, SBY meminta Partai Keadilan Sosial (PKS) mengundurkan diri sebagai mitra koalisi pendukung pemerintah. "Saya perlu menggarisbawahi, bagaimana code of conduct, butir kelima, bila memang tidak ada kebersamaan, partai bersangkutan dapat mengundurkan diri," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4/2012).
http://nasional.inilah.com/read/deta.../pks-bergeming

SBY Terjebak dalam Pusaran PKS?
Senin, 9 April 2012 | 06:43 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi Susilo Bambang Yudhyohono (SBY) tampaknya terjebak dalam pusaran PKS. Kesepakatan Selasa (3/4/2012) malam di Cikeas agar Aburizal Bakrie mengumumkan ke publik soal posisi PKS, justru kini menarik diri. Kesepakatan dua hari pasca-pertemuan di Cikeas, Selasa (3/4/2012) pekan lalu agar Aburizal Bakrie mengumumkan posisi PKS di koalisi nyatanya tak terlaksana. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan pemerintah yang berwenang untuk memutuskan posisi PKS. "Wewenang dari pemerintah untuk memutuskannya. Itu hanya ada dua pihak; pemerintah dan PKS," ujar Aburizal Bakrie kepada wartawan di Solo, Minggu (8/4/2012).

Pernyataan Aburizal Bakrie ini membuyarkan kesepakatan sebelumnya yang diambil dalam pertemuan SBY dengan lima pimpinan partai politik koalisi minus PKS di Cikeas. "Pak Ical ditunjuk SBY untuk mengumumkan posisi PKS di koalisi. Disepakati dua-tiga hari setelah pertemuan di Cikeas," ujar sumber INILAH.COM di partai koalisi SBY-Boediono di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, akhir pekan lalu.

Informasi ini ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua yang menyebutkan Aburizal Bakrie diberi kewenangan untuk mengumumkan posisi PKS di koalisi. "Itu (mengumumkan) adalah sebuah penugasan dari Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono sehingga tidak semua harus diumumkan Ketua Setgab atau Partai Demokrat," kata Max.

Jika merujuk kesepakatan antarpimpinan koalisi di Cikeas, semestinya Aburizal Bakrie mengumumkan posisi PKS, Kamis (5/4/2012) lalu. Memang, sempat beredar rumor di kalangan wartawan bila saat itu Aburizal Bakrie bakal mengumumkan ke publik soal posisi PKS. Namun, hingga berganti hari, tak jelas ihwal rumor tersebut.

Kondisi ini pula yang menyebabkan posisi PKS yang hampir sepekan menjadi perbincangan agar didepak dari posisi koalisi kian tak menemukan kejelasannya. Padahal Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar secara tegas menegaskan PKS telah melanggar kode etik (code of conduct) koalisi.

Begitu pula saat pertemuan tertutup SBY dengan pengurus DPP Partai Demokrat dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR pada Minggu (1/4/2012) lalu, SBY menegaskan akan mengeluarkan PKS secara baik-baik dari koalisi. "Presiden SBY secara eksplisit dan tegas menyebutkan akan mengeluarkan PKS dari koalisi dengan baik-baik, karena masuknya juga baik-baik," ujar sumber INILAH.COM yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, ketika itu.

Namun, Staf Khsusus Presiden bidang politik Daniel Sparingga mengungkapkan formula akhir koalisi dan implikasi pada susunan kabinet akan disampaikan langsung oleh Presiden SBY. "Semuanya akan disampaikan sendiri oleh Presiden SBY," ujar Daniel melalui rilis yang diterima Kamis (5/4/2012) pekan lalu. Pernyataan Daniel ini bertolak belakang dengan berbagai informasi yang bersumber dari pimpinan partai koalisi yang menyebutkan Abruizal Bakrie dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Setgab bakal mengumumkan posisi PKS di koalisi.

Berlarut-larutnya pengumuman SBY terkait posisi PKS membawa spekulasi politik di publik. Salah satunya, kini justru SBY terjebak dalam tikungan PKS. Antara mengeluarkan PKS dari koalisi dengan konsekuensi memecat seluruh menteri yang didukung PKS, mengurangi jatah menteri dari PKS, serta sama sekali tak ada keputusan politik apapun kepada PKS.
http://nasional.inilah.com/read/deta...am-pusaran-pks

--------------------

Ya sebaiknya Presiden SBY 'cooling down' saja dulu. kalau toh mau mendepak menteri-menteri PKS, nanti saja saat meluncurkan Reshuffle-Part2. Tentang posisi PKS di Setgab, ya biarkan saja orang-orang PKS masih menjadi bagian Koalisi itu, tapi kalau ada rapat penting, kagak usah di undang. Di cuekin terus, lama-lama mereka akan bosan sendiri dan pasti ngacir karena tak tahan tak ditegur-sapalagi. Gitu aja kok lama sekali memutuskannnya!

jagu4r 10 Apr, 2012