Hasil mengejutkan terlihat di sidang paripurna DPR RI mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab mayoritas fraksi menolak rencana tersebut, termasuk fraksi partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (setgab).
Namun dalam aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut, fraksi yang tergabung dalam Setgab, tetap menyebutkan bahwa kewenangan menaik-turunkan harga BBM ada di tangan pemerintah. Hal tersebut kemudian ditanggapi keras oleh pengamat politik Ari Sujito. Menurutnya, sidang paripurna DPR tidak konkrit.
"Pertama yang harus diklarifikasi dulu posisi sidang paripurna dalam keputusan kenaikan BBM itu seperti apa? Apakah peran DPR bisa memveto atau tidak, kenyataannya tidak. Itu artinya, kalau soal menolak atau menerima ternyata tidak punya efek atas keputusan pemerintah, maka itu sebetulnya hanya citra politik saja, " ungkap Ari ketika dihubungi itoday, Jum'at (30/3).
Bagi Ari, yang terpenting adalah apa konsekuesni keputusan paripurna itu terhadap kebijakan pemerintah. Loby itu hanya untuk saling memahami. "Jangan-jangan DPR di mata rakyat sudah menolak, tetapi pemerintah tetap jalan, jika seperti itu apa artinya, " tanyanya.
Pengamat politik asal Universitas Gadjah Mada ini juga menambahkan, jika di depan rakyat DPR sudah menolak, tetapi pemerintah tetap jalan. Maka DPR akan menjawab 'kami sudah menolak, tetapi pemerintah tetap jalan'.
"Ini tidak konkrit, kecuali hanya menyampaikan ke publik kalau DPR menolak, tapi apakah kekuatan penolakan berkorelasi terhadap keputusan pemerintah? " tanyanya.
Mengenai masalah parpol yang tergabung dalam Setgab ternyata menolak rencana tersebut namun menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah, Ari berpendapat, hal itu adalah langkah paling aman ketika gelombang protes meningkat.
"DPR juga cari aman. Di satu sisi tidak menentang pemerintah, tetapi di sisi lain tidak menentang rakyat, " jelasnya. "Jika seperti itu, maka tidak ada artinya sidang paripurna. Artinya kembali ditentukan protes rakyat, " pungkasnya.*
Sumber
Hhhmmmm pencitraan lagi....pencitraan lagi....:capedes
Namun dalam aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM tersebut, fraksi yang tergabung dalam Setgab, tetap menyebutkan bahwa kewenangan menaik-turunkan harga BBM ada di tangan pemerintah. Hal tersebut kemudian ditanggapi keras oleh pengamat politik Ari Sujito. Menurutnya, sidang paripurna DPR tidak konkrit.
"Pertama yang harus diklarifikasi dulu posisi sidang paripurna dalam keputusan kenaikan BBM itu seperti apa? Apakah peran DPR bisa memveto atau tidak, kenyataannya tidak. Itu artinya, kalau soal menolak atau menerima ternyata tidak punya efek atas keputusan pemerintah, maka itu sebetulnya hanya citra politik saja, " ungkap Ari ketika dihubungi itoday, Jum'at (30/3).
Bagi Ari, yang terpenting adalah apa konsekuesni keputusan paripurna itu terhadap kebijakan pemerintah. Loby itu hanya untuk saling memahami. "Jangan-jangan DPR di mata rakyat sudah menolak, tetapi pemerintah tetap jalan, jika seperti itu apa artinya, " tanyanya.
Pengamat politik asal Universitas Gadjah Mada ini juga menambahkan, jika di depan rakyat DPR sudah menolak, tetapi pemerintah tetap jalan. Maka DPR akan menjawab 'kami sudah menolak, tetapi pemerintah tetap jalan'.
"Ini tidak konkrit, kecuali hanya menyampaikan ke publik kalau DPR menolak, tapi apakah kekuatan penolakan berkorelasi terhadap keputusan pemerintah? " tanyanya.
Mengenai masalah parpol yang tergabung dalam Setgab ternyata menolak rencana tersebut namun menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah, Ari berpendapat, hal itu adalah langkah paling aman ketika gelombang protes meningkat.
"DPR juga cari aman. Di satu sisi tidak menentang pemerintah, tetapi di sisi lain tidak menentang rakyat, " jelasnya. "Jika seperti itu, maka tidak ada artinya sidang paripurna. Artinya kembali ditentukan protes rakyat, " pungkasnya.*
Sumber
Hhhmmmm pencitraan lagi....pencitraan lagi....:capedes
tentara.nakal 30 Mar, 2012
