Akrobat politik yang menggantungkan nasib rakyat.
Sangat menyedihkan melihat aksi para wakil rakyat di DPR pada sidang paripurna tgl 30 Maret 2012.
Pada sidang paripurna yang bertujuan untuk pengambilan keputusan apakah harga BBM akan dinaikkan atau tidak, para sebagian wakil rakyat kita melakukan akrobat politik menggadaikan nasib rakyat demi kepentingan partai mereka.
Ada yang dengan tegas2 menolak kenaikan Harga BBM dengan mengacu pada pasal 7 ayat 6 UU APBN dan mereka adalah dari Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura.
PKS yang awalnya tidak punya sikap yang pasti, pada akhirnya bergabung dengan kekuatan partai oposisi yang dikomandoi oleh PDI-P. Partai yang tergabung di Setgab Koalisi ini yang paling jelas terlihat tidak punya sikap yang jelas dan terkesan hanya mencari2 simpati dan dukungan tapi usahanya tidak berhasil.
Lain lagi dengan Fraksi Golkar. Fraksi yang satu ini mempunyai sikap yang kulit luarnya adalah menolak kenaikan harga BBM tapi dengan syarat menambahkan pasal 7 ayat 6 yang inti isinya adalah BBM bersubsidi tidak bisa dinaikkan dengan pasal 7 ayat 6a yang inti isinya adalah pemerintah bisa menaikkan harga BBM jika rata2 kenaikan ICP dalam waktu 6 bulan ke depan adalah sebesar minimal 15%.
Lalu bagaimana dengan partai2 lainnya seperti Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN dan Fraksi PKB? Mereka memilih opsi 3 yaitu menambahkan pasal 7 ayat 6 dengan ayat 6a yang inti isinya adalah pemerintah bisa menaikkan harga BBM jika rata2 kenaikan ICP dalam waktu 3 bulan ke depan adalah sebesar minimal 10%.
Peta kekuatan politik di DPR adalah sebagai berikut :
Setgab Koalisi :
Fraksi Demokrat : 148 kursi
Fraksi Golkar : 106 kursi
Fraksi PKS : 57 kursi
Fraksi PAN : 46 kursi
Fraksi PPP : 38
Fraksi PKB : 28
Oposisi :
Fraksi PDIP : 94
Fraksi Partai Gerindra : 26
Fraksi Partai Hanura : 17
Dengan peta kekuatan politik di atas maka jika kekuatan Partai oposisi yang sudah bertambah dengan bergabungnya Fraksi PKS yang juga ikut2an menolak kenaikan BBM dan ditambah Fraksi Golkar maka sudah jelas sekali maka partai koalisi akan kalang kabut dan pasti kalah dalam pemungutan suara. Tidak mau hal itu terjadi, Fraksi Demokrat dan sekutunya dengan secepat kilat langsung menyatakan langsung berubah haluan memilih opsi 2 yang di ajukan oleh Fraksi Golkar agar kekuatannya bertambah. Karena jika partai koalisi tidak melakukan itu maka kondisinya akan cepat berubah dan bukan tidak mungkin partai oposisi atau mungkin Fraksi Golkar yang akan berubah haluan dengan saling mendukung untuk tidak menambah pasal 7 ayat 6 UU APBN.
Analisa di atas jelas sekali bahwa partai koalisi dan Fraksi Golkar serta Fraksi PKS mempertontonkan suatu akrobat politik yang menggadaikan kepercayaan rakyat dan menggantungkan nasib rakyat demi kepentingan politik mereka. Padahal jelas2 sekali dan mereka juga menyadari bahwa harga Minyak Indonesia sudah tidak bisa mengikuti harga minyak dunia dengan telah dibatalkannya salah satu pasal UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dengan ditetapkannya pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN maka sama saja DPR (partai koalisi) telah melecehkan Mahkamah Konstitusi.
Saya masih ingat sekali bahwa alasan pertama kali pemerintah ingin menaikkan harga BBM adalah demi menyelamatkan APBN. itu sama saja dengan menaikkan harga suatu product pada saat kondisi keuangan suatu perusahaan sedang tidak sehat dikarenakan kelalaian pihak yang mengawasi keuangan, lalu siapa yang harus menanggung? Lagi2 konsumen....lagi2 rakyat yang harus menanggung akibat dari kelalaian dan kebodohan serta ketololan para petinggi negeri ini.
Menteri ESDM dipegang oleh Jero Wacik yang sebelumnya adalah Menteri Pariwisata....mana dia ngerti masalah Demand & Supply? Mana dia mengerti masalah keuangan negara? Kalau SBY memerintahkan agar BBM dan TDL naik....ya dia hanya ikut saja....
Padahal negeri kita ini adalah salah satu penghasil terbesar di dunia untuk minyak bumi dan gas alam, tetapi karena kebodohan dan ketololan para petinggi negeri ini maka Sumber Daya Alam tersebut harus di ekspor terlebih dahulu dalam bentuk bahan mentah dan di impor lagi dalam bentuk yang sudah siap untuk digunakan. Kenapa tidak kita saja yang mengelolanya? Alasannya kita belum siap! Sudah berpuluh2 tahun tetapi kita tidak siap? Sangat banyak orang cerdas di negeri ini yang bisa mewujudkan hal itu tetapi tidak didukung oleh pemerintah....kenapa? Saya rasa jawabannya sama saja kenapa pemerintah tidak mau membatasi produksi kendaraan bermotor....UUD....Ujung Ujungnya Duit....
Padahal waktu saya kuliah saya diajarkan bahwa sektor penerimaan terbesar suatu negara adalah dari sektor Pajak dan itu jelas sekali ada di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Teori Ekonomi Mikro....lalu kenapa bisa APBN sampai Bocor? Siapa yang bisa memainkan APBN dan bertanggung jawab? Apakah Rakyat? Apakah Rakyat yang bisa memainkan setoran pajak? Apakah Rakyat yang bisa menggelembungkan harga Sukhoi? Apakah Rakyat yang harus menanggung beban harga pembelian pesawat kepresidenan?
Coba Audit Dirjen Pajak....kenapa sebegitu banyaknya jumlah pajak yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak tetapi uang yang sudah dibayarkan tersebut tidak kembali ke Rakyat dalam bentuk Fasilitas Publik dan lain2nya seperti sekolah gratis, biaya kesehatan yang murah, jalan tol gratis dll....jadi....kemana uang hasil setoran pajak yang selama ini dibayarkan oleh para pelaku pajak?
Andai pemerintah cerdas dan mempunyai niat baik, seharusnya mereka tidak lagi membuat suatu keputusan yang akan menyengsarakan Rakyat....
Sangat jelas bagi saya....APBN harus diselamatkan bukan dengan cara menaikkan BBM dan TDL....tapi dari sektor pajak! Audit Dirjen Pajak....bantai para koruptor di Dirjen Pajak dan semua BUMN serta instansi pemerintah lainnya sampai ke akar2nya....!!!!
http://id.berita.yahoo.com/fpdip-aya...GVzdAM-;_ylv=3
http://id.berita.yahoo.com/parpol-ko...114621647.html
http://news.detik..com/read/2012/03/...rintah?9922032
http://finance.detik..com/read/2012/...am-ini?9911012
http://finance.detik..com/read/2012/...990101mainnews
http://news.detik..com/read/2012/03/...mk?nd992203605
http://news.detik..com/read/2012/03/...mk?nd992203605
Sangat menyedihkan melihat aksi para wakil rakyat di DPR pada sidang paripurna tgl 30 Maret 2012.
Pada sidang paripurna yang bertujuan untuk pengambilan keputusan apakah harga BBM akan dinaikkan atau tidak, para sebagian wakil rakyat kita melakukan akrobat politik menggadaikan nasib rakyat demi kepentingan partai mereka.
Ada yang dengan tegas2 menolak kenaikan Harga BBM dengan mengacu pada pasal 7 ayat 6 UU APBN dan mereka adalah dari Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura.
PKS yang awalnya tidak punya sikap yang pasti, pada akhirnya bergabung dengan kekuatan partai oposisi yang dikomandoi oleh PDI-P. Partai yang tergabung di Setgab Koalisi ini yang paling jelas terlihat tidak punya sikap yang jelas dan terkesan hanya mencari2 simpati dan dukungan tapi usahanya tidak berhasil.
Lain lagi dengan Fraksi Golkar. Fraksi yang satu ini mempunyai sikap yang kulit luarnya adalah menolak kenaikan harga BBM tapi dengan syarat menambahkan pasal 7 ayat 6 yang inti isinya adalah BBM bersubsidi tidak bisa dinaikkan dengan pasal 7 ayat 6a yang inti isinya adalah pemerintah bisa menaikkan harga BBM jika rata2 kenaikan ICP dalam waktu 6 bulan ke depan adalah sebesar minimal 15%.
Lalu bagaimana dengan partai2 lainnya seperti Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN dan Fraksi PKB? Mereka memilih opsi 3 yaitu menambahkan pasal 7 ayat 6 dengan ayat 6a yang inti isinya adalah pemerintah bisa menaikkan harga BBM jika rata2 kenaikan ICP dalam waktu 3 bulan ke depan adalah sebesar minimal 10%.
Peta kekuatan politik di DPR adalah sebagai berikut :
Setgab Koalisi :
Fraksi Demokrat : 148 kursi
Fraksi Golkar : 106 kursi
Fraksi PKS : 57 kursi
Fraksi PAN : 46 kursi
Fraksi PPP : 38
Fraksi PKB : 28
Oposisi :
Fraksi PDIP : 94
Fraksi Partai Gerindra : 26
Fraksi Partai Hanura : 17
Dengan peta kekuatan politik di atas maka jika kekuatan Partai oposisi yang sudah bertambah dengan bergabungnya Fraksi PKS yang juga ikut2an menolak kenaikan BBM dan ditambah Fraksi Golkar maka sudah jelas sekali maka partai koalisi akan kalang kabut dan pasti kalah dalam pemungutan suara. Tidak mau hal itu terjadi, Fraksi Demokrat dan sekutunya dengan secepat kilat langsung menyatakan langsung berubah haluan memilih opsi 2 yang di ajukan oleh Fraksi Golkar agar kekuatannya bertambah. Karena jika partai koalisi tidak melakukan itu maka kondisinya akan cepat berubah dan bukan tidak mungkin partai oposisi atau mungkin Fraksi Golkar yang akan berubah haluan dengan saling mendukung untuk tidak menambah pasal 7 ayat 6 UU APBN.
Analisa di atas jelas sekali bahwa partai koalisi dan Fraksi Golkar serta Fraksi PKS mempertontonkan suatu akrobat politik yang menggadaikan kepercayaan rakyat dan menggantungkan nasib rakyat demi kepentingan politik mereka. Padahal jelas2 sekali dan mereka juga menyadari bahwa harga Minyak Indonesia sudah tidak bisa mengikuti harga minyak dunia dengan telah dibatalkannya salah satu pasal UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dengan ditetapkannya pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN maka sama saja DPR (partai koalisi) telah melecehkan Mahkamah Konstitusi.
Saya masih ingat sekali bahwa alasan pertama kali pemerintah ingin menaikkan harga BBM adalah demi menyelamatkan APBN. itu sama saja dengan menaikkan harga suatu product pada saat kondisi keuangan suatu perusahaan sedang tidak sehat dikarenakan kelalaian pihak yang mengawasi keuangan, lalu siapa yang harus menanggung? Lagi2 konsumen....lagi2 rakyat yang harus menanggung akibat dari kelalaian dan kebodohan serta ketololan para petinggi negeri ini.
Menteri ESDM dipegang oleh Jero Wacik yang sebelumnya adalah Menteri Pariwisata....mana dia ngerti masalah Demand & Supply? Mana dia mengerti masalah keuangan negara? Kalau SBY memerintahkan agar BBM dan TDL naik....ya dia hanya ikut saja....
Padahal negeri kita ini adalah salah satu penghasil terbesar di dunia untuk minyak bumi dan gas alam, tetapi karena kebodohan dan ketololan para petinggi negeri ini maka Sumber Daya Alam tersebut harus di ekspor terlebih dahulu dalam bentuk bahan mentah dan di impor lagi dalam bentuk yang sudah siap untuk digunakan. Kenapa tidak kita saja yang mengelolanya? Alasannya kita belum siap! Sudah berpuluh2 tahun tetapi kita tidak siap? Sangat banyak orang cerdas di negeri ini yang bisa mewujudkan hal itu tetapi tidak didukung oleh pemerintah....kenapa? Saya rasa jawabannya sama saja kenapa pemerintah tidak mau membatasi produksi kendaraan bermotor....UUD....Ujung Ujungnya Duit....
Padahal waktu saya kuliah saya diajarkan bahwa sektor penerimaan terbesar suatu negara adalah dari sektor Pajak dan itu jelas sekali ada di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Teori Ekonomi Mikro....lalu kenapa bisa APBN sampai Bocor? Siapa yang bisa memainkan APBN dan bertanggung jawab? Apakah Rakyat? Apakah Rakyat yang bisa memainkan setoran pajak? Apakah Rakyat yang bisa menggelembungkan harga Sukhoi? Apakah Rakyat yang harus menanggung beban harga pembelian pesawat kepresidenan?
Coba Audit Dirjen Pajak....kenapa sebegitu banyaknya jumlah pajak yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak tetapi uang yang sudah dibayarkan tersebut tidak kembali ke Rakyat dalam bentuk Fasilitas Publik dan lain2nya seperti sekolah gratis, biaya kesehatan yang murah, jalan tol gratis dll....jadi....kemana uang hasil setoran pajak yang selama ini dibayarkan oleh para pelaku pajak?
Andai pemerintah cerdas dan mempunyai niat baik, seharusnya mereka tidak lagi membuat suatu keputusan yang akan menyengsarakan Rakyat....
Sangat jelas bagi saya....APBN harus diselamatkan bukan dengan cara menaikkan BBM dan TDL....tapi dari sektor pajak! Audit Dirjen Pajak....bantai para koruptor di Dirjen Pajak dan semua BUMN serta instansi pemerintah lainnya sampai ke akar2nya....!!!!
http://id.berita.yahoo.com/fpdip-aya...GVzdAM-;_ylv=3
http://id.berita.yahoo.com/parpol-ko...114621647.html
http://news.detik..com/read/2012/03/...rintah?9922032
http://finance.detik..com/read/2012/...am-ini?9911012
http://finance.detik..com/read/2012/...990101mainnews
http://news.detik..com/read/2012/03/...mk?nd992203605
http://news.detik..com/read/2012/03/...mk?nd992203605
Selangkanganmon 31 Mar, 2012
